Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupatem Bojonegoro dalam Program Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (Studi pada Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2020)

Abstract

Munculnya isu kesenjangan gender menjadi permasalahan yang serius dalam pembangunan negara, khususnya pemerataan kesejahteraan sosial. Berbagai upaya nasional yang dituangkan dalam bentuk legitimasi bertujuan untuk mendorong agar peran, kedudukan dan kualitas perempuan lebih meningkat, sehingga dapat mewujudkan kesetaraan gender, khususnya di Kabupaten Bojonegoro. Salah satunya dengan melibatkan kaum perempuan sebagai salah satu stakeholder aktif dalam menanggani permasalahan yang berkaitan dengan gender, melalui progam Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bojonegoro, yang dianalisis menggunakan Konsep Pengarusutamaan Gender dengan 7 prasyarat pelaksanaan PUG (2) Implementasi kebijakan dalam program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak pada satuan tugas perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Bojonegoro tahun 2020, yang di deskripsikan dan dianalisis menggunakan teori Model Implementasi Kebijakan Publik George Edward III sebagai tolak ukur keberhasilan pembentukan Satuan Tugas PPA pada program Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Yang kemudian dilakukan pengolahan data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tujuh prasyarat yang menjadi acuan kelembagaan PUG di Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya berjalan secara optimal. 2) Tanggung jawab pemerintah dalam mendukung PUG dibuktikan dengan adanya program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan anak sudah efektif diterapkan di masyarakat sesuai konsep model implementasi kebijakan Edward III.