Relasi Kuasa Presiden dalam Membangun Theocratic Constitusionalism di Indonesia

Abstract

Tulisan ini fokus mengungkap relasi kuasa Presiden dalam membangun konsep theocratic constitusionalism di tengah masyarakat multikultural. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia dengan pengikut terbanyak pada persentase 87.08% pada tahun 2024 menurut pelaporan Kemendagri menunjukkan eksistensi masyarakat muslim dalam berkuasa di Indonesia. Dua pertanyaan pokok yang diajukan mengenai peran pemimpin negara beragama Islam dalam melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan negara theocratic constitusionalism dan implikasi yang ditimbulkan apabila syariat Islam dijadikan pedoman bernegara. Melalui metode pendekatan kualitatif dengan analisis legal reasoning pada data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data primer yang digunakan berupa UUD 1945, Undang-Undang mengenai positivisasi hukum Islam, dan konsep theocratic contitusionalism. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, website kredibel, dan pendapat ahli mengenai gagasan theocratic contitusionalism. Hasil penelitian ini menemukan relasi kuasa Presiden dalam memberlakukan syariat Islam pada negara agama dengan upaya legitimasi hukum Islam, tercermin pada masa orde lama, orde baru, reformasi, hingga era kontemporer-kini memiliki potensi dalam mengaktualisasi konsep teokrasi konstitusional. Namun, tidak dinafikan konsolidasi pada elit partai politik agar para perwakilannya yang duduk di lembaga negara bersepakat dalam memasifkan konsep theocratic contitusionalism. Implikasi pemberlakuan negara teokrasi konstitusional di Indonesia menyebabkan eskalasi perpecahan antar umat beragama, sikap apatisme, radikalisme, bahkan disintegrasi bangsa. Maka, pertimbangan disintegrasi bangsa, dependensi negara, dan ekstremisme pemeluk agama menjadi tolak ukur Presiden dalam memformalisasi hukum Islam secara total dalam negara.