Relasi Kuasa Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Menurut Gaya Nusantara

Abstract

Artikel ini berupaya untuk menjelaskan dua hal penting. Pertama, bagaimana perlindungan kelompok rentan dalam Rancangan Undang-Undang Peghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dalam pandangan GAYa Nusantara, sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan dan hak-hak kelompok gay. Kedua, mengetahui bagaimana relasi kuasa menjadi unsur yang mendapat pengaruh dari kekuasaan pelaku tindak kekerasan atas ketidakberdayaan korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling didasarkan pada kebutuhan penelitian. Konsep teori yang digunakan adalah perspektif hak asasi manusia dan arkeologi pengetahuan yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Hasil penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, perlindungan dan hak-hak kelompok rentan kekerasan seksual menurut GAYa Nusantara telah diakomodir dengan adanya RUU PKS. Kedua, relasi kuasa yang terbangun dalam RUU PKS menjelaskan bahwa kekuasaan bersifat divergen, tidak sebatas pada kekuasaan hierarkis dan makropis. Kekuasaan yang didapatkan pelaku kekerasan berasal dari pengetahuan akan dirinya dan pengetahuan tentang korban, yang mengakibatkan korban kehilangan otoritas tubuhnya. Namun, kekuasaan dalam makna lain tidak semuanya berarti negatif, seperti yang disebutkan Foucault melalui arkeologi pengetahuan dalam bentuk RUU PKS korban dapat menggunakan kekuasannya untuk melindungi diri dan memperjuangkan haknya.