Mekanisme Penyaluran Program Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera Berbasis Cashless di Kelurahan Lewoleba
Main Article Content
Abstract
Downloads
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Abidin, Said Zainal. 2004. Kebijakan Public. Jakarta. Pancursiwah.
Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Penerbit Afabeta, Bandung.
Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Charles Lindblom dalam buku Budi Winarno, 2007, Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
Mardalis, 2003. Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal). Jakarta: BumiAksara.
Milles, Mathew & Huberman, Michael. 2009. Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru) Jakarta: Universitas Indonesia.
Moleng, Lexy. J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya.
Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik (Teori dan Praktik), Jakarta: Gramedia
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
Sugiyono, 2006. Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung.
Subarsono, A. G. (2011). Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Surya Fermana, 2009, Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosifis, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Wahab, Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Jakarta: Center for Academic Publishing Service.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga yang Produktif.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanggungan Fakir miskin.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 1 Ayat 2.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.