Jurnal PUBLIQUE

Comparison of Social Media Use in Its Influence on Voter Behavior in Indonesia and the Philippines

Muhammad Juliansyah Akbar — 2026-05-11

This study compares the influence of social media on voter behavior in Indonesia and the Philippines by examining the dominance of TikTok in Indonesia and Facebook in the Philippines. Using a comparative qualitative approach and David Easton’s Political System framework, the research analyzes how these platforms function as political inputs processed through algorithms and influencer networks, shaping voter perceptions and electoral choices. Findings show that TikTok is highly influential among Indonesian first-time voters due to its visual, emotional, and viral content that creates a homogenized information environment through the For You Page algorithm. In contrast, Facebook in the Philippines operates as a structured political arena supported by organized influencer networks and coordinated disinformation, significantly contributing to narrative formation and electoral mobilization, as seen in the 2022 presidential election. Both countries experience increased digital participation alongside heightened polarization and misinformation. The study highlights the need for stronger digital literacy, greater algorithmic transparency, and improved regulation of online political campaigns to protect democratic integrity.

Dialektika antara Tradisi Adat Maluku dan Syariat Islam Pasca Tragedi Kemanusian 1999

La Jamilu — 2026-05-11

The 1999 humanitarian conflict in Maluku not only triggered large-scale religious violence but also disrupted the traditional social and cultural order that had long sustained communal harmony. In the post-conflict context, Maluku society demonstrates a distinctive dynamic through the revitalization of customary traditions and the strengthening of local Islam as foundations for social reconciliation. This article aims to analyze the dialectical relationship between Maluku customary traditions and Islamic law in the aftermath of the 1999 conflict using the Functional Integration theory. Employing a qualitative descriptive approach, this study is based on a systematic literature review of peer-reviewed journals, books, and scholarly publications from the last five years (2020–2025). The findings reveal that customary law and Islamic law in Maluku are not antagonistic but functionally integrated, fulfilling complementary social, moral, and spiritual roles. Local Islam provides ethical and religious legitimacy for peacebuilding, while the Pela Gandong customary system serves as a cross-religious mechanism of social cohesion. This functional integration significantly contributes to post-conflict reconciliation, the strengthening of religious moderation, and the reconstruction of contextual and peaceful Islamic identity in Maluku.

Ella English Course Pare Kediri's Strategy in Shaping Religious Moderation Values

Nashrulloh Ahsan — 2026-05-11

Religious moderation is a religious attitude that is balanced, tolerant, and avoids extremism, which is very relevant in the context of social and cultural diversity in Indonesia. Religious moderation does not mean equalizing all religions, but accepting and appreciating differences, and avoiding excessive attitudes (ghuluw) in religious beliefs and practices. The purpose of this research is to examine Ella English Course Pare Kediri's strategy in shaping the value of religious moderation. The research method used to explore in depth about social interactions between students who come from diverse religious, cultural, and regional backgrounds is using descriptive qualitative with data collection conducted through observation, interviews, and documentation. The results showed that the practice of religious moderation at Ella English Course Pare Kediri is reflected in social solidarity, tolerance, and harmonious interactions between students. These values are built through institutional culture, inclusive learning approaches, and the active role of teachers in shaping an open and peaceful learning environment. This research contributes to the strengthening of character education and the importance of non-formal institutions as agents of forming social harmony within the framework of religious moderation.

Integrasi Wawasan Pendidikan dalam Pembelajaran PAUD: Membangun Guru Profesional Di Era Global

Khoridatul Azizah — 2026-05-11

Penelitian ini mengkaji integrasi wawasan pendidikan dalam pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Permasalahan akademis muncul dari belum optimalnya pemahaman guru terhadap landasan pendidikan yang berdampak pada rendahnya profesionalitas dan kemampuan berpikir kritis. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis literatur seperti UU Sisdiknas (2003), Tilaar (2004), dan Harisan (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi wawasan pendidikan yang mencakup aspek filosofis, yuridis, historis, sosiologis, psikologis, dan empiris mampu meningkatkan profesionalitas, integritas akademik, serta kemampuan adaptasi guru terhadap perkembangan global dan teknologi. Dengan demikian, wawasan pendidikan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembelajaran PAUD yang kontekstual, berkarakter, dan sesuai dengan perkembangan anak.

Pembangunan Inklusif: Integrasi Gender dalam Teori Pembangunan Partisipatif

Winda Khairumnisa — 2026-05-11

Kajian analisis dari penelitian ini membahas mengenai integrsasi perspektif gender dalam paradigma pembangunan partisipatif pada skala gampong sebagai strategi penting untuk mencapai pembangunan yang merangkul semua pihak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam penelitian ini menemukan bahwasanya partisipasi perempuan dan kelompok rentan dalam berbagai kegiatan seperti musyawarah, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan masih terhalang oleh sejumlah rintangan struktural dan juga kultural. Penelitian ini menegaskan perlunya kesetaraan gender dan kebijakan yang peka agar semua kelompok, termasuk yang terpinggirkan dapat mendapatkan kesempatan dan sumber daya yang adil serta merata. Penerapan dari konsep pembangunan pertisipatif yang mengarusutamakan gender diperkirakan dapat memperkuat keberlangsungan dari pembangunan dan bentuk gampong yang setara serta inklusif untuk seluruh masyarakat.

The Influence of Singhasari Museum on the Historical Awareness of the Purwosari Village Community, Singosari District, Malang Regency

Fauziyah Ramadhani Ramadhani — 2026-05-11

Bentuk pembelajaran sejarah sangat signifikan untuk diimplementasikan di Masyarakat. Mengingat perlu akan kesadaran sejarah atas keberagaman peninggalan mahakarya nenek moyang kita dalam masyarakat Indonesia khususnya daerah Singosari Malang, maka Museum Singhasari didirikan pada tanggal 20 Mei 2015 sebagai wisata edukatif akan sejarah. Penelitian ini penting dikarenakan mengkaji nilai kesadaran sejarah masyarakat lokal terhadap menanggapi pentingnya dalam melestarikan material-material kebudayaan dan bersejarah. Tujuan penelitian ini dikembangkan dari kedua rumusan masalah yakni 1. Mengetahui ada tidaknya Pengaruh Peninggalan sejarah Terhadap Kesadaran Sejarah Masyarakat desa Purwoasri, Kec. Singosari; 2. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Peninggalan Sejarah Terhadap Kesadaran Sejarah Masyarakat desa Purwoasri, Kec. Singosari. Proses penelitian ini mengaplikasikan teori sosiologis yaitu interaksionisme simbolik oleh George Herbert Mead serta mengaplikasiakan Pendekatan metodologi Kuantitatif yang mana meneliti populasi ataupun sampel. Populasi masyarakat Purwoasri berjumlah 6.927 tidak termasuk bayi balita didalamnya. Kemudian menggunakan rumus slovin diperoleh 40 orang responden. Kemudian data dikumpulkan melalui angket dan observasi dengan alat uji analisis data mengaplikasikan metode reliabilitas, validitas, dan regresi untuk melakukan pengujian dengan teknik analisis regresi linier sederhana. Dari seluruh hasil interpretasi data yang telah peneliti analisis menunjukkan bahwa hipotesis yang peneliti ajukan yaitu peninggalan sejarah berpengaruh terhadap kesadaran sejarah masyarakat desa Purwoasri Kec. Singosari bisa diterima. Hal ini diterima dikarenakan adanya pengaruh variabel X (independen) terhadap variabel Y (dependen) masuk dalam kategori yang kuat. Maka, dapat peneliti simpulkan bahwa peran peniggalan sejarah sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat desa Purwoasri. Hal ini sejalan dengan teori interaksionisme simbolik bahwa peninggalan sejarah yang terdapat pada Museum Singhasari merupakan simbol sejarah yang menghasilkan kesadaran dan pemahaman sejarah. Sehingga, peninggalan sejarah di museum menjadi ruang interaksi simbolik yang membentuk makna sejarah bagi masyarakat.

Perilaku Pemilih Di Gampong: Dinamika Demokrasi Tingkat Lokal dan Faktor-Faktor Penentu

Mellita Dewi — 2026-05-11

This study begins with voter behavior in the village head election in Gunong Kleng Village, highlighting the dynamics of democracy at the village or local level and its determining factors, such as money politics and kinship. Academic concerns have arisen due to the practice of money politics and kinship, which violate the principles of honest and fair democracy and have the potential to erode the integrity and quality of village leadership. This study used a qualitative approach with data collection techniques such as observation, interviews, documentation, and validity tested by triangulation of methods and sources. The research findings show that voter behavior is still strongly influenced by these two factors, resulting in the democratic process at the village level being less than ideal and more dominated by the interests of certain groups or individuals. This indicates the need for political education and stricter and more transparent supervision to create honest and rational voters.

Sugarcane Agribusiness Partnership and Food Security: The Role of Wonolangan Sugar Factory in Policy Implementation in Dringu Village, Probolinggo Regency

Deistiara Fitrianti — 2026-05-11

Food security requires cross-sectoral engagement, including the role of industry in strengthening commodity-based agribusiness systems. This study aims to analyze the role of Wonolangan Sugar Factory in supporting the implementation of food security policy through partnerships with sugarcane farmers in Dringu Village, Probolinggo Regency. A qualitative approach with a descriptive design was employed, utilizing in-depth interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Informants were selected purposively, including factory management, sugarcane farmers, and other relevant stakeholders. Data were analyzed using an interactive model involving data reduction, data display, and interpretation. The findings reveal that Wonolangan Sugar Factory plays a strategic role as a non-state actor in local food security policy implementation through the provision of production inputs, technical assistance, and guaranteed purchase of harvest outputs. The partnership generates both economic and institutional benefits for farmers while ensuring a stable supply of raw materials for the industry. This practice reflects a collaborative interaction between industry and farmers that contributes to strengthening the local food system. At the same time, several constraints remain evident, including limited farmer resources, price volatility, weak coordination among stakeholders, and external pressures such as climate variability and infrastructure limitations. These challenges indicate the need for strengthening partnership governance through capacity building, transparency in cooperation mechanisms, and more integrated institutional arrangements. This study contributes to the literature on collaborative policy implementation and provides empirical insights into the role of industrial actors in local food security systems.

Village Governance in the Implementation of the Greenhouse Program: an Analysis of Institutional Roles and Policy Effectiveness in Klasemen Village, Probolinggo Regency

Vivi Yunika Sari — 2026-05-11

The transformation of the agricultural sector in rural areas is increasingly confronted with structural pressures arising from climate change, resource constraints, and the declining participation of younger generations in agricultural activities. These conditions necessitate the development of adaptive and sustainable agricultural innovations, one of which is the implementation of greenhouse systems. This study aims to analyze the role of village government in the implementation of the Greenhouse Program in Klasemen Village, Probolinggo Regency, employing Sondang P. Siagian’s theory of governmental roles, which encompasses the functions of facilitator, regulator, motivator, and dynamizer. A descriptive qualitative approach was adopted, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using an interactive analysis technique. The findings indicate that the village government performs an integrated and strategic role in supporting the success of the program. As a facilitator, the village government provides infrastructure, administrative support, and access to external networks. As a regulator, it establishes rules and management mechanisms that ensure orderly program implementation. As a motivator, it fosters changes in community mindset and enhances farmers’ participation in adopting agricultural innovations. Meanwhile, as a dynamizer, it sustains program continuity through active involvement, strengthened collaboration, and the maintenance of group dynamics among farmers. These findings demonstrate that the success of the Greenhouse Program is not solely determined by technical aspects but is also significantly influenced by the institutional capacity of the village government in integrating administrative and social functions simultaneously. This study contributes to the enrichment of public administration literature, particularly in the context of village governance in implementing community-based agricultural innovations. Furthermore, the findings offer practical insights for the formulation of village-level policies aimed at strengthening food security and promoting sustainable development at the local level.

Digital-Based Public Service Transformation Through the Implementation of the Probolinggo Portal: A Study at the Department of Communication and Informatics of Probolinggo Regency

Muhammad Hasan — 2026-05-11

This Digital transformation in public service delivery has become a strategic agenda in government reform, particularly through the adoption of information technology-based systems. This study aims to analyze the implementation of the Probolinggo Portal as a digital public service innovation in Probolinggo Regency, with a focus on the role of the Department of Communication and Informatics as the primary managing institution. A qualitative descriptive approach was employed to explore the implementation dynamics through in-depth interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using Edward III’s policy implementation framework, which includes communication, resources, implementers’ disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the Probolinggo Portal has contributed to improving service efficiency, enhancing transparency, and expanding public access to government services. At the same time, several challenges remain, including limited communication effectiveness, uneven digital infrastructure, varying levels of digital literacy among citizens, and suboptimal inter-agency coordination. The interaction among implementation variables demonstrates a strong interdependence, where weaknesses in one dimension affect the overall effectiveness of the policy. The study highlights that successful digital public service implementation requires an integrative approach that goes beyond technological adoption, emphasizing organizational capacity building, adaptive communication strategies, and inclusive service accessibility for citizens.