Journal Politique

Quo Vadis Masyarakat Sipil: Normalisasi Relasi Negara dalam Imajinasi Intelektual Jawa Timur

Gratia Wing Artha — 2026-01-29

In the post-Reformasi era, Indonesian civil society confronts increasingly complex democratic challenges amidst shifting power dynamics. This research aims to dissect the discourse surrounding the political role of civil society in democratic development through the perspectives of intellectual circles in Surabaya and Malang. Employing a qualitative method rooted in Michel Foucault's discourse analysis, the study explores intellectual viewpoints via in-depth interviews and comprehensive documentary analysis. The findings reveal a fragmentation of discourse into three distinct typologies: critical intellectuals, who emphasize a total oversight function against state power; moderate intellectuals, who advocate for strategic collaboration with the government; and hybrid intellectuals, who promote cooperative engagement while maintaining a rigorous critical distance. This study concludes that the political role of civil society is far from monolithic; rather, it is the product of intellectual contestation shaped by the intricate power relations between scholars and state structures.

Dinamika Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

Abdulloh Moh Rifqi — 2026-01-29

Penelitian ini bertujuan mengkaji dinamika kebijakan izin usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia melalui telaah perkembangan peraturan perundang-undangan sejak pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Metode penelitian menggunakan studi literatur dengan pendekatan yuridis-normatif yang dipadukan dengan perspektif kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan izin usaha pertambangan mengalami perubahan signifikan, dimulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 yang berorientasi pada penanaman modal dan pemberian insentif investasi, kemudian bergeser melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan penghapusan sistem kontrak karya dan penerapan sistem izin usaha pertambangan serta penguatan aspek perlindungan lingkungan melalui kewajiban izin lingkungan. Selanjutnya, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 menandai resentralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat guna meningkatkan efektivitas dan percepatan investasi, namun memunculkan persoalan administratif dan lemahnya pengawasan di daerah. Kondisi ini mendorong diterbitkannya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 yang mendelegasikan sebagian kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah provinsi melalui mekanisme dekonentrasi, sementara pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan perizinan maupun pengawasan.

Memimpin Pasca-Perambahan: Kepemimpinan Transformatif Kepala Desa di Desa Kedungpengaron

Karisma Nisaul Mukarromah — 2026-01-30

Penelitian ini mengkaji peran agensi politik lokal dalam mengatasi konflik konservasi yang dipicu oleh jurang kepercayaan dan ketergantungan sumber daya, sebagaimana terjadi di Desa Kedungpengaron, Pasuruan, yang memiliki sejarah perambahan Cagar Alam Gunung Abang. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan transformatif kepala desa dalam memediasi konflik historis serta merekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap institusi konservasi melalui keberhasilan program usaha ekonomi produktif budidaya ayam petelur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan UEP tidak terutama ditentukan oleh dukungan teknis BBKSDA yang terbatas, melainkan kepemimpinan transformatif Kepala Desa Sutar sebagai faktor dominan. Kepemimpinan tersebut termanifestasi dalam Kharisma berupa komitmen pengorbanan finansial pribadi lebih dari seratus juta rupiah serta stimulasi intelektual yang melahirkan inovasi pakan lokal dan penguatan jejaring pengetahuan.

Relasi Kuasa Presiden dalam Membangun Theocratic Constitusionalism di Indonesia

Dhika Tabrozi — 2026-01-29

Tulisan ini fokus mengungkap relasi kuasa Presiden dalam membangun konsep theocratic constitusionalism di tengah masyarakat multikultural. Islam sebagai agama terbesar di Indonesia dengan pengikut terbanyak pada persentase 87.08% pada tahun 2024 menurut pelaporan Kemendagri menunjukkan eksistensi masyarakat muslim dalam berkuasa di Indonesia. Dua pertanyaan pokok yang diajukan mengenai peran pemimpin negara beragama Islam dalam melegitimasi hukum Islam ke dalam hukum nasional dalam mewujudkan negara theocratic constitusionalism dan implikasi yang ditimbulkan apabila syariat Islam dijadikan pedoman bernegara. Melalui metode pendekatan kualitatif dengan analisis legal reasoning pada data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan argumentasi baru dalam menjawab rumusan masalah yang diajukan. Data primer yang digunakan berupa UUD 1945, Undang-Undang mengenai positivisasi hukum Islam, dan konsep theocratic contitusionalism. Adapun sumber sekunder berupa artikel jurnal, website kredibel, dan pendapat ahli mengenai gagasan theocratic contitusionalism. Hasil penelitian ini menemukan relasi kuasa Presiden dalam memberlakukan syariat Islam pada negara agama dengan upaya legitimasi hukum Islam, tercermin pada masa orde lama, orde baru, reformasi, hingga era kontemporer-kini memiliki potensi dalam mengaktualisasi konsep teokrasi konstitusional. Namun, tidak dinafikan konsolidasi pada elit partai politik agar para perwakilannya yang duduk di lembaga negara bersepakat dalam memasifkan konsep theocratic contitusionalism. Implikasi pemberlakuan negara teokrasi konstitusional di Indonesia menyebabkan eskalasi perpecahan antar umat beragama, sikap apatisme, radikalisme, bahkan disintegrasi bangsa. Maka, pertimbangan disintegrasi bangsa, dependensi negara, dan ekstremisme pemeluk agama menjadi tolak ukur Presiden dalam memformalisasi hukum Islam secara total dalam negara.

Community-based Disaster Risk Reduction in Patakbanteng Village: Lessons from Christchurch, Sirnajaya, and Barangay Banaba

Kholifatus Saadah — 2026-01-30

Abstract

Natural disasters are unavoidable events. Moreover, they transcend national boundaries, so the solutions should be transnational. Therefore, several mechanisms must be put in place to address these inevitable events to prevent widespread casualties. To mitigate the risks posed by natural disasters, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) issued the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030). While the Sendai Framework is designed internationally, its implementation must involve local levels, such as urban and rural areas. This is directly related to the impacts experienced, which are often faced and borne by the lowest levels. This paper will discuss the role of rural communities in meeting the four priorities of the Sendai Framework. Community-based disaster risk reduction (CBDRR) has been implemented in several areas, including Christchurch, New Zealand, Sirnajaya Village in West Java, Indonesia, and Barangay Naraba, Philippines. Based on the experiences of these three regions, the author wanted to determine whether Patakbanteng Village in Wonosobo, Central Java, already had the points listed in the CBDRR. This is directly related to Patakbanteng Village's location in a landslide-prone area. The author chose CBDRR because the impact of disasters will be felt at the local level. Findings from the three locations suggest that embedding Sendai principles into village governance, local resource mobilization, and indigenous knowledge systems is critical to strengthening resilience. This paper also explains the importance of villages as areas that are not only recipients of international frameworks but also play a crucial role in ensuring the successful implementation of these frameworks.

Keywords: Disaster risk reduction, Sendai Framework, Community-based, Patakbanteng, Christchurch, Sirnajaya, Barangay Naraba, Landslide-prone Area